Dimas Krisna Ramadani 2Dimas Krisna Ramadhani, lulusan S1 Bisnis Universitas Prasetiya Mulya angkatan 2011. Setelah lulus dari Prasetiya Mulya, ia sempat bekerja selama 1,5 tahun di salah satu start-up company yang bergerak di bidang financial service khususnya fintech. Saat ini ia bekerja di PwC sebagai salah satu transfer pricing associate consultant. Yuk kita simak opininya tentang dunia perpajakan.

 

Ada Apa dengan Pajak?

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 213 tahun 2016 menjadi topik pembahasan hangat dalam dunia perpajakan dalam 2 (dua) tahun belakangan ini semenjak diluncurkan Desember 2016 lalu. Munculnya peraturan tentang transfer pricing documentation menjadi pembahasan paling hangat walaupun sebenarnya isu tentang hal tersebut sudah lama ada.

Jadi, apa sebenarnya transfer pricing documentation itu? Semua wajib pajak yang ada di Indonesia, yang memiliki transaksi dengan pihak afiliasinya (pihak afiliasi adalah pihak yang berada dibawah penguasaan yang sama atau mau lebih jelasnya silahkan lihat Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan), jika mereka melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, mereka diharuskan untuk menyusun transfer pricing documentation. Transfer pricing documentation sendiri ada 3 jenis, yaitu dokumen lokal, dokumen induk dan laporan per negara, yang masing-masing dokumen diatur dalam PMK-213 tersebut. Tujuannya untuk melihat apakah nilai transaksi dengan pihak afiliasi tersebut wajar dibandingkan dengan transaksi pihak independen. Istilah dalam dunia perpajakannya adalah “Arm’s length” – tentunya mengacu pada indikator kewajaran dari regulasi perpajakan yang berlaku.

Sebagai ilustrasi, misalkan perusahaan melakukan transaksi dengan pihak afiliasinya dan ada pihak ketiga yaitu pihak independen. Perusahaan menjual barang lebih murah pada pihak afiliasinya, dimata negara dalam konteks pajak, jika transaksi tersebut setelah diuji dan ternyata nilainya tidak Arm’s Length dibandingkan dengan pihak independen maka terdapat potensi kerugian bagi negara. Karena kalau perusahaan memberikan harga lebih rendah pada pihak afiliasi, artinya perusahaan akan mendapatkan profit yang lebih rendah yang berbanding lurus dengan beban pajak yang lebih rendah.

Pemerintah belakangan sudah mulai memperhatikan peraturan-peraturan khususnya tentang perpajakan, baik untuk Wajib Pajak Badan ataupun Orang Pribadi. Hal ini adalah sesuatu yang positif, karena akan meningkatkan awareness terhadap kewajiban perpajakannya yaitu membayar ataupun melapor pajak dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kewajibannya tersebut, seperti untuk orang pribadi sekarang bisa menggunakan e-filing. Trennya mengarah ke arah yang lebih baik. Dibantu juga dengan pergantian menteri keuangan yang memiliki kebijakan baru mengenai pajak. Pemerintah semakin mendorong orang untuk taat pajak. Karena pajak dan apa yang akan kita nikmati bersama pada dasarnya berlaku hukum 2 (dua) arah.

Dunia perpajakan memang erat hubungannya dengan regulasi, tapi tidak hanya sebatas itu, ada faktor lain diluar regulasi yang bisa dianggap sebagai peluang sekaligus tantangan. Seperti kemajuan teknologi dan ekonomi. Kemajuan teknologi memungkinkan dan memudahkan orang untuk bisa transaksi secara online yang mengakibatkan menjamurnya onlineshop, marketplace ataupun e-commerce. Hal ini bisa jadi peluang dalam konteks pajak, karena jumlah transaksinya besar, tapi belum ada peraturan untuk pajak yang mengikat jenis transaksi tersebut. Yang harus diingat acuan pajak sendiri adalah keseimbangan, bukan pada keuntungan – misalnya dalam hal penjualan online dan offline, yang offline kena pajak 10% sementara yang online bisa jual lebih murah karena tidak kena pajak 10%, hal ini menjadi tidak seimbang, karena bisa mematikan pedagang offline. Saat ini framework dan wacana yang mengatur penjualan online, marketplace dan e-commerce pada dasarnya sudah ada, namun belum diumumkan secara resmi, tapi sudah mengarah kesana.

 

Prasetiya Mulya The School of Life

Yang saya tahu kalau mau belajar dengan kurikulum yang banyak prakteknya dan mau jadi businessman masuk Prasetiya Mulya. Prasmul itu sekolah kehidupan, karena sekolah disana bukan cuma belajar terus dapet nilai A, tapi bagaimana kita menerapkan apa yang kita dapat di sekolah ke kehidupan, seperti nilai CHAIN (Caring, Humility, Achieving, Integrity). Nilai CHAIN itu membentuk karakter saya, saya bersyukur saya dulu milih Prasmul. Karena karakter sudah terbentuk, memudahkan saya untuk beradaptasi di lingkungan pekerjaan. In reality, dalam bekerja, yang dilihat itu bukan pintarnya, tapi attitudenya yang akan dinilai lebih dulu. Saya inget banget dulu diminta buat rakit dalam waktu tertentu dan kita diminta untuk mendayung dari pulau ke pulau, saya ‘gak tau gimana caranya buat rakit, sama halnya dengan di pekerjaan kita diminta membuat sesuatu yang kita ‘gak paham dalam waktu tertentu dan harus selesai dengan kualitas yang diharapkan.

Dulu sewaktu kuliah di Prasmul saya melihat pelajaran tentang pajak sebagai sesuatu yang abstrak dan sepertinya tidak akan terpakai, saya baru sadar manfaatnya saat saya sudah terjun ke dunia profesional. Saya memilih pajak awalnya memang kecemplung dalam perjalanan karir saya, tapi sekarang saya nikmati saja berkubang di dalamnya. Sebelum di perusahaan yang sekarang, saya di start-up company di bidang financial services, berfokus pada fintech. Selama 1,5 tahun di sana, saya hands-on untuk kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Awalnya saya ‘gak tahu apa-apa, tapi karena tuntutan pekerjaan jadinya saya harus mencari tahu dan belajar.

Setiap kita menghadapi lingkungan baru, kita pasti menghadapi tantangan baru. Yang berat adalah penyesesuaian atau adaptasinya. Karena hal yang penting ada di awal, kalau di awal kita lancar, ke belakangnya saya pikir tidak akan jadi masalah. Dalam konteks adaptasi, saya selalu berusaha menempatkan diri saya sebagai orang yang eager, willing to learn more dan tidak takut untuk bertanya (dalam konteks pertanyaan yang berkualitas dengan effort) juga terus berusaha untuk selalu lebih baik.